KaltimKutimPolitik

Mengenal Lebih Dekat Ardiansyah Sulaiman, Ustad yang Memimpin Kutim

19views

SANGATTA- Nama aslinya ialah Drs. H Ardiansyah Sulaiman, M.Si. Ia lahir di Muara Pahu, Kutai Barat, Kalimantan Timur, 5 Februari 1964.

Ardiansyah Sulaiman merupakan politisi Partai Keadilan Sosial (PKS). Ia kader senior di PKS. Dirinya pun dianggap sebagai politikus sejati. Begitupun handal dalam bidang birokrat.

Ardiansyah memiliki istri bernama Hj. Siti Robiah. Anaknya ialah Adila Rahmah Lathifah, Tsurayya Afra Mufidah Shofia Abir Zaujah, dan Muhammad Mufti Azis. Ardiansyah tinggal di Jalan Sulawesi Sangatta Utara.

Pria yang juga seorang ustad tersebut pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kutim, masa jabatan 13 Februari 2011 – 30 Maret 2015.
Pelaksana tugas pada 30 Maret 2015 – 9 Juni 2015. Menjabat Bupati Kutim pada 9 Juni 2015 – 12 Februari 2016.

Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota DPRD Kutai (1999–2000), anggota DPRD Kutai Timur (2000–2004), anggota DPRD Kutai Timur (2004–2009), dan Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (2009–2010).

Setelah itu, Ardiansyah menceritakan jika dirinya mencalonkan diri kembali menjadi Calon Bupati Kutim bersandingan dengan Alfian Aswad melawan Ismunandar dan Kasmidi Bulang serta Norbaiti dan Ordiansyah.

Namun sayang, keberuntungan belum memihak kepadanya. Allah belum menghendaki. Akhirnya pasangan Ismunandar dan Kasmidi yang terpilih.

Hingga akhir masa kepemimpinan Ismu-KB, dirinya kembali diminta rakyat Kutim untuk maju pada Pilbup 2020. Banyak yang disandingkan dengan dirinya. Mulai dari H. Lulu Kinsu, Ordiansyah, dan terakhir ialah Kasmidi Bulang.

“Kenapa saya bersama Pak Kasmidi, karena itu kehendak partai. Kedua kehendak rakyat. Terpenting ialah saya memiliki basis suara dan pak Kasmidi juga. Itu terlihat saat Pilkada 2015 lalu. Makanya kami bersama,” kata Ardiansyah di kediamannya saat di sambangi Viral Kaltim.

Disinggung masalah program, banyak program yang akan dilaksanakan. Namun di masa pandemi, dirinya bersama Kasmidi Bulang akan fokus pada penanganan bidang sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan ketahanan pangan.

“Sedangkan infrastruktur dasar, Jalan, jembatan, listruk, dan air. tak masuk dalam program kami, akan tetapi kewajiban pemerintah,” katanya. (dy)

Leave a Response