KaltimKutimPemerintahan

Rekrutmen Tenaga Kerja di Kutim , Maksimalkan Kewenangan Disnaker !!!

20views

Salah satu program yang akan ditata Pemerintah Kab. Kutai timur adalah terkait persoalan pemenuhan lapangan pekerjaan diberbagai bidang usaha , apalagi dengan hadirnya keberadaan perusahaan -perusahaan baru , diantaran pabrik methanol di Kutai Timur  yang akan menyedot tenaga kerja begitu besar di berbagai bidang keahlian  . Harus betul-betul Komitmen dan Agreement Perusahaan terhadap Pemerintah Daerah atas pemenuhan Persentase Pekerja Lokal Kutim, khususnya daerah sekitar menjadi perhatian yang prioritas dan serius.

Kawasan Ekonomi Khusus MBTK

Disnaker harus dijadikan sebagai alur rekrutmen tenaga kerja dan bekerja sama dengan BLK yang di rekomendasi oleh pemerintah  daerah sebagai tempat pembinaan, pendidikan dan pelatihan agar calon tenaga kerja bisa mendapatkan keahlian berdasarkan kebutuhan lapangan , Sertifikasi calon tenaga kerja yang dimana dengan merekrut putra – putri terbaik Kutai timur untuk diberi pendidikan dan pelatihan yang memiliki sertifikat. Kedepan tidak boleh lagi ada semacam Broker rekrutmen tenaga kerja langsung ke coorporate tanpa melalui dinas terkait di pemerintahan daerah .

Wakil Ketua Komisi D yang membidangi ketenagakerjaan , Agusriansyah Ridwan Politisi senior di PKS ini,  menegaskan akan melakukan fungsi legislasi dan Fungsi pengawasan dalam persoalan sistem rekrutmen tenaga kerja ini dengan ketat , tidak boleh lagi ada intervensi sistem calo  dan LSM yang secara langsung dengan perusahaan mengajukan rekrutmen dalam pemenuhan tenaga kerja tanpa mendapatkan syarat-Syarat administrasi yang harus dipenuhi di disnaker , Agus juga mengingatkan pemerintah untuk membuat data base kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang agar ada korelasi yang linear dengan penyediaan tenaga ahli yang dilatih dan di berikan keahlian dari BLK atas infut dari pemerintah kecamatan dan desa di Kab.Kutai Timur , tegas yang disering disapa Agus Fecho ini.

“ Dengan Sistem yang Profesional dan Proporsional dalam menangani tentang ketenagakerjaan ini , selain UU No.13 tahun 2003 , UU omnibuslaw juga akan menjadi rujukan yang tak bisa dihindari , maka kearifan Lokal juga harus menjadi dasar yang menjadi perhatian serius serta dibuat master plan-nya secara baik “

Diakhir wawancara , Ketua Bapemperda DPRD Kutim ini menegaskan juga tentang Raperda Inisiatif Dewan tentang ketenagakerjaan yang memang diperjuangkannya dari dulu akan segera disampaikan di paripurna dan dibentuk pansus nya untuk dilakukan pembahasan dengan pemerintah , ujarnya .

Leave a Response