Dishub Pastikan Tak Ada Regulasi yang Dilanggar Soal Bongkar Batubara di Pelabuhan Loktuan

BONTANG—-Rencana penggunaan Pelabuhan Lok Tuan untuk muatan batu bara dianggap masih dalam koridor hukum yang berlaku.

Kasi Angkutan Umum Dinas Perhubungan Welly Sakius menyebut, tidak ada aturan yang melarang pelabuhan umum untuk mengangkut batu bara ataupun benda berbahaya lainnya.

Seperti yang sudah dilakukan di pelabuhan Lok Tuan selama ini yang memuat angkutan iso tank, kenel dan bahan peledak.

“Tidak ada yang mengatur, pelabuhan umum bisa dipakai jika terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) tidak dimiliki oleh pihak yang bersangkutan. Kan pelabuhan itu digunakan untuk kepentingan umum,” ujar Welly usai mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Bontang, Selasa (23/02/2021) siang.

 

Namun untuk hal tersebut, pihak pengguna jasa muat di pelabuhan umum harus memastikan aspek keselamatan serta mematuhi aturan yang berlaku di daerah lokasi pelabuhan tersebut.

Seperti, berat maksimal kendaran maksimal 8 ton, menutup kendaraan dengan terpal jika memuat batu bara serta hanya boleh melintas di jam ditentukan yakni pukul 21.00 hingga 06.00 wita.

Pihaknya pun nantinya akan meminta ke penyedia jasa untuk menyiapkan alat timbangan kendaraan agar bisa diawasi oleh Dinas Perhubungan.

“Kami sudah koordinasi dengan Pelindo dan KSOP dan mereka menyatakan aman. Kalaupun dalam prosesnya nanti pihak pengguna pelabuhan melanggar ketentuan maupun mencemari lingkungan, kami pasti akan menghentikan kegiatan mereka,” ujarnya

 

Mengenai potensi pendapatan asli daerah, Welly menyebut pemerintah bisa mendapat keuntungan jika pelabuhan Lok Tuan dijadikan pelabuhan muat batubara. Seperti bagi hasil, jasa pembersihan, pajak penerangan jalan dan berbagai retribusi.

“Potensinya ini, bisa lebih besar dibandingkan angkutan penumpang yang berjalan selama ini,” ujarnya

 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan kekeuh menolak rencana penggunaan pelabuhan untuk muat batu bara. Hal itu lantaran banyaknya laporan masyarakat yang khawatir adanya pencemaran yang berlebihan jika hal tersebut terjadi.

 

Untuk hal itu, pihaknya akan mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut dengan mengundang beberapa instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), KSOP, Pelinda dan Syahbandar.

“Kami akan rapatkan ulang untuk membahas rencana ini. Karena menyangkut kepentingan orang banyak. Terutama warga Lok Tuan,” pungkasnya

 

Penulis : Redaksi

Leave a Reply