Kutim

Kisruh Hibah STAIS, Pemkab Kutim Terbentur Permendagri 77 Tahun 2020

Kabag Sosial Pemkab Kutim, H. Andi Abdul Rahman, bersama Sekretaris BPKAD Muhammad Hamdan, ST saat beri penjelasan alasan terlambatnya dana hibah STAIS, STIPER dan lainnya, di Ruang Hearing DPRD Kutim,
15views

Sangatta_ Kisruh hibah, berujung mandeknya gaji dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kabupaten Kutai Timur ( STAIS Kutim) yang notabene dibawah naungan pemerintah daerah Kutim, akhirnya berlanjut ke ruang Hearing DPRD Kutim, Senin (14/6).

Dengar pendapat dipimpin Ketua Kutim DPRD Joni didampingi Wakil Ketua Arpan, Ketua Komisi D Bidang Pendidikan Maswar dan anggota dewan Basti Sanggalangi, serta Sekretaris Dewan Ikhsanuddin Syerpi.

Pemkab Kutim, dalam hal ini Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman diwakili Kabag. Sosial H. Andi Abd. Rahman, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Hamdan dan staf, sementara dari Aliansi Dosen dan Karyawan STAIS dipimpin Mustato, didampingi Mukhtar, Musudi dan puluhan dosen, karyawan serta mahasiswa STAIS .

Di forum itu, aliansi STAIS menyampaikan unek-unek seputar dinamika akademik yang tersendat-sendat, utamanya gaji yang belum dibayarkan pihak Yayasan karena dana yang diharapkan tak kunjung tiba.

“ Pemda dapat memberi bantuan dalam bentuk hibah dan atau cara lain agar operasional perguruan tidak terganggu. Terutama gaji dosen dan karyawan, jika nafkah mereka tidak terjamin, otomatis tidak bisa masuk kerja akibatnya kegiatan akademik terhenti dan proses pendidikan mahasiswa kita tidak berjalan normal,” keluh Mustato.

Terlebih di bulan Juni 2021 ini, mahasiswa telah memasuki musim ujian akhir semester (UAS) untuk kenaikan tingkat, bagaimana melaksanakan ujian bila dosen dan karyawan STAIS mogok tidak masuk kerja. Ujung-ujungnya mahasiswa lagi yang jadi korban.

Mendengar hal ini,  Pemda Kutim memberikan penjelasan atas berlarut-larutnya masalah tersebut.

“ Realisasi dana hibah dari STAIS dan STIPER, memang agak lambat. Karena keterbatasan anggaran, maka pencairan dana ini kami bagi dua tahap pencairan.

Satu di anggaran murni dan yang lainnya di anggaran biaya tambahan.

Sebenarnya bupati pun telah menginstruksikan untuk segera menyelesaikan masalah ini, namun kita butuh waktu.

Terlebih dengan terbitnya permendagri nomor 77 tahun 2020, yang membatalkan hampir semua peraturan bupati terkait pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, sehingga belum ada penggelontoran dana hibah sampai sekarang. Dan sepertinya hal ini juga berdampak sama pada kabupaten, kota lainnya, butuh waktu menyesuaikan regulasi baru ini,” jelas Kabag. Sosial H. Andi Abd. Rahman.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris BPKAD Muhammad Hamdan, dikatakan terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, telah menggugurkan hibah-hibah terdahulu, sehingga diperlukan hadirnya peraturan bupati terbaru untuk mengatur dana hibah yang sesuai amanat permendagri ini. Namun dia meyakinkan bahwa dana hibah yang telah disetujui Bupati akan tetap dicairkan.

“ Kami masih dalam tahap penyesuaian dengan regulasi ini dan itu butuh waktu. Perlu masukan berbagai pihak terkait, termasuk akademisi untuk duduk bersama membahas masalah ini.

Adalah wajib menyesuaikan kebijakan  pemerintah daerah dengan permendagri no 77 tahun 2020 ini, untuk menyamakan persepsi antara pengelola keuangan, sehingga tidak ada lagi bias penafsiran dalan memaknai suatu aturan agar terhindar dari masalah hukum pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,”tutur Hamdan.

(and/din)

 

Leave a Response