Jangan Coba-Coba, Pelaku Kejahatan Seksual Anak Terancam Hukuman Kebiri

BONTANG—-Kejaksaan Negeri Bontang menegaskan tak ada ampun bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman bagi pelaku yang kini disebut predator seksual pun kini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020.

 

PP tersebut mengatur tindakan kimia bagi pelaku predator seksual. Tindakan kimia yang dimaksud yakni, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Kasi Pidum Kejari Bontang Syaiful Anwar menjelaskan, berdasarkan Pasal 2 dalam Hukum yang sengaja di buat pemerintah, demi menekan penurunan angka kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. Di Indonesia ada sebanyak 3.928 kasus, dan sebanyak 55 persen kasusnya berkaitan dengan kekerasan seksual.

Dasar hukum itu pun telah menjadi landasan di semua daerah. mengatakan saat ini pihaknya telah siap untuk laksanakan aturan tersebut.

Dalam penerapan hukum kebiri tersebut nantinya menimbang daru kasus yang dilakukan oleh pelaku dengan syarat hukum tertentu.

 

“aturannya dari pusat seperti itu, jadi kita terapkan di daerah,” ujar Syaiful Anwar, saat ditemui di kantor Kejari Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Bontang Utara, Kamis (07/01/2020) siang.

Untuk kasus di Bontang yang terbilan tinggi yakni 21 pada tahun 2020, belum didapatkankan kasus dengan potensi hukuman kebiri.

Namun, sejauh ini di Bontang,
Meski sebelumnya, tingkat kekerasan dan kejahatan seksual di Bontang masih tinggi, dengan peningkatan kasus di 2020 sebanyak 21 kasus, dari 19 kasus di tahun 2019.

“Tidak semua pelaku kekerasan seksual akan mendapat hukuman kebiri. Mungkin bisa jika kasusnya seperti Robot Gedek,” ujarnya.

Diapun berharap penerapan aturan tersebut dapat memberikan efek jera ke “predator anak”. Karena dalam realisasinya nanti, usai laksanakan masa hukuman. Predator seksual tersebut tetap akan di pantau dengan pemasangan chip khusus.

“nanti kita akanlihat pedoman hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi dari PP itu sudah jelas secara tehnis,” tutupnya

 

 

Penulis: Redaksi

Leave a Reply